Arsip Kurikulum

1. Latar Belakang

Loker Kemendes Rekrutmen TA dan TP PID Kab/Kota
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi khususnya Ditjen PPMD akan melaksanakan Program Inovasi Desa (PID) mulai tahun 2017.
Untuk mendukung pelaksanaan PID, jumlah tenaga pendamping yang akan dimobilisasi sebanyak 2.719 orang dengan rincian:
Tenaga Ahli PID Pusat: 16 orang;
Tenaga Ahli PID Provinsi: 99 orang;
Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota: 2.604 orang.
Rekrutmen Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota akan dilaksanakan oleh Satker Ditjen PPMD.
Penyediaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka.
Proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan, akuntabel dan efisien.

2. Kebutuhan TA dan TP PID Kabupaten/Kota

Loker Kemendes Rekrutmen TA dan TP PID Kab/Kota
Setiap Kabupaten/Kota akan ditempatkan 2 (dua) orang Tenaga Ahli dengan 2 (dua) posisi, yaitu:
1 (satu) orang Koordinator Kabupaten PID
1 (satu) orang Tenaga Ahli bidang Pengelolaan Informasi dan Media.
Setiap Kabupaten/Kota akan ditempatkan 4 (empat) orang Tenaga Pendukung dengan 2 (dua) posisi, yaitu:
1 (satu) orang Data Operator
3 (tiga) orang Data Kolektor
3. Kualifikasi TA dan TP PID Kabupaten/Kota
    a. Koordinator PID tingkat Kabupaten/Kota

• Latar belakang pendidikan minimal S-1 semua bidang ilmu. 
• Memiliki pengalaman kerja relevan minimal 7 (tujuh) tahun, dengan pengalaman sebagai koordinator tim tingkat Kabupaten/Kota minimal 2 (dua) tahun serta pengalaman program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun.
• Mampu membuat perencanaan kerja.
• Mampu melaksanakan Analisa kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan inovasi sesuai UU Desa dan aturan turunannya.
• Mampu berkomunikasi dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
• Memiliki jaringan yang luas dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.
• Mampu menyusun laporan kegiatan.
• Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point, Acces) dan internet.
• Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas.
• Pada saat mendaftar usia minimal 28 (dua puluh delapan) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
• Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik yang dapat mengganggu kinerja.

4. Kualifikasi TA dan TP PID Kabupaten/Kota

        Loker Kemendes Rekrutmen TA dan TP PID Kab/Kota
    a. Tenaga Ahli Madya Bidang Pengelolaan Informasi dan Media

• Latar belakang pendidikan S-1 dari semua bidang ilmu, diutamakan komunikasi atau jurnalistik.
• Memiliki pengalaman kerja relevan  minimal  6 tahun dalam mengelola media publikasi, informasi, dan komunikasi masyarakat.
• Mampu menyusun panduan pengelolaan media informasi dan komunikasi.
• Mampu mengelola isi (content) website program.
• Mampu menyusun media komunikasi publik.
• Memahami kebijakan publikasi dan komunikasi secara umum.
• Memiliki jaringan yang luas dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dan media masa.
• Mampu menulis pemberitaan media.
• Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point, Acces) dan internet; 
• Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas; 
• Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
• Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik yang dapat mengganggu kinerja.

5. Kualifikasi TA dan TP PID Kabupaten/Kota
 
    Loker Kemendes Rekrutmen TA dan TP PID Kab/Kota
   a. Data Operator (Analis)

• Latar belakang S-1 atau D-3 semua bidang ilmu, diutamakan Komputer/Statistik.
• Memiliki pengalaman dasar pengelolaan data minimal 3 (tiga) tahun untuk S-1 dan 5 (lima) tahun untuk D-3.
• Menguasai pengoperasian komputer dan program pengolahan data.
• Mempunyai pengalaman dalam pemeliharaan komputer (software/ hardware) merupakan nilai lebih. 
• Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point, Acces) dan internet.
• Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas. 
• Pada saat mendaftar usia minimal 23 (dua puluh tiga) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.  
• Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik yang dapat mengganggu kinerja.

6. Kualifikasi TA dan TP PID Kabupaten/Kota
    a. Data Kolektor

• Latar belakang pendidikan SMA atau sederajad.  
• Memiliki pengalaman kerja 2 (dua) tahun  sebagai operator komputer/data entry.
• Mempunyai pengalaman dalam pemeliharaan komputer (software/ hardware) merupakan nilai lebih.
• Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet; 
• Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
• Pada saat mendaftar usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.  
• Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik yang dapat mengganggu kinerja.
• 
  

Bagi Tenaga Pendamping Profesional eksisting dan atau hasil seleksi tahun 2017 dengan status lulus ditempatkan, apabila melamar pada posisi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota maka dinyatakan mengundurkan diri dari pendampingan.

7. Tahapan Rekrutmen TA dan TP PID Kabupaten/Kota

• Penetapan Panitia Rekrutmen
• Publikasi Rekrutmen
• Tata Cara Melamar
• Proses Seleksi
• Orientasi  dan Pelatihan Pratugas
• Kontrak Kerja
• Penempatan
• Penanganan Pengaduan.

8. Komposisi Panitia Penyelenggara Rekrutmen
   
    Loker Kemendes Rekrutmen TA dan TP PID Kab/Kota    a. Panitia Penyelenggara
        Panitia Penyelenggara Rekrutmen adalah Satker Ditjen PPMD, terdiri dari: perwakilan Satker
        Ditjen PPMD, Sekretariat Program (Sekpro), Konsultan Nasional Program Inovasi Desa (PID).
        Panitia penyelenggara ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembanguna
        Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

        Tugas Panitia Penyelenggara yaitu:
        - Sosialisasi panduan;
        - Penyediaaan infrastruktur online;
        - Penanganan pengaduan masalah selama proses pendaftaran; dan
        - Penetapan peserta seleksi.

     b. Panitia Pelaksana
         Panitia Pelaksana Rekrutmen terdiri dari Satker Dekonsentrasi PID Provinsi dan Tenaga Ahli
         Program Provinsi yang ditetapkan oleh Satker Ditjen PPMD.

         Tugas Panitia Pelaksana yaitu membantu administrasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan
          untuk mendukung kelancaran proses seleksi di Provinsi.
.      
         ... lanjutan Komposisi Panitia Penyelenggara Rekrutmen

       c. Tim Seleksi berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur:
           a)  Kementerian Desa         : 2 (dua) orang
           b)  Satker Dekonsentrasi PID Provinsi : 2 (dua) orang
           c)  Perguruan Tinggi : 1 (satu) orang
           d)  Tenaga Ahli PID Provinsi : 2 (dua) orang

Tim Seleksi ditetapkan oleh Satker Ditjen PPMD. Tim Seleksi dari unsur Satker Dekonsentrasi diajukan oleh Satker Dekonsentrasi PID Provinsi.

Loker Kemendes Rekrutmen TA dan TP PID Kab/KotaTim Teknis ditetapkan Satker Ditjen PPMD. Tim Teknis terdiri dari: unsur Satker Dekonsentrasi PID Provinsi dan unsur Tenaga Ahli Program Provinsi, maksimal 10 orang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing provinsi.  Tim Teknis bertugas membantu Tim Seleksi dalam seluruh proses rekrutmen.
f. Prosedur Seleksi
Seleksi Tenaga Ahli PID Kabupaten/Kota (Koordinator, TA Madya bidang Pengelolaan Informasi dan Media), dan Data Operator dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu: (i) Evaluasi Kualifikasi dan (ii) Wawancara;
Sedangkan seleksi Data Kolektor dilaksanakan hanya melalui Evaluasi Kualifikasi.

Informasi Lebih Lanjut download [LINK]

Santri pondok pesantren itu ampuh. Di tanah Jawa ini, yang paling ditakuti (penjajah) Belanda adalah santri dan tarekat (thariqah).

Ada seorang santri yang juga penganut thariqah, namanya Abdul Hamid. Ia lahir di Dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta.

Mondok pertama kali di Tegalsari, Jetis, Ponorogo kepada KH. Hasan Besari. Abdul Hamid ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani Kertosuro. Ngaji Tafsir Jalalain kepada KH. Baidlowi Bagelen yang dikebumikan di Glodegan, Bantul, Jogjakarta. Terakhir Abdul Hamid ngaji ilmu hikmah kepada KH. Nur Muhammad Ngadiwongso, Salaman, Magelang.

Di daerah eks-Karesidenan Kedu (Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen), nama KH. Nur Muhammad yang masyhur ada dua, yang satu KH. Nur Muhammad Ngadiwongso, Salaman, Magelang dan satunya lagi KH. Nur Muhammad Alang-alang Ombo, Pituruh, yang banyak menurunkan kiai di Purworejo.

Abdul Hamid sangat berani dalam berperang melawan penjajah Belanda selama 5 tahun, 1825-1830 M. Abdul Hamid wafat dan dikebumikan di Makassar, dekat Pantai Losari. Abdul Hamid adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari istri Pacitan, Jawa Timur. Abdul Hamid patungnya memakai jubah dipasang di Alun-alun kota Magelang. Menjadi nama Kodam dan Universitas di Jawa Tengah. Terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro.

Belanda resah menghadapi perang Diponegoro. Dalam kurun 5 tahun itu, uang kas Hindia Belanda habis, bahkan punya banyak hutang luar negeri.

Nama aslinya Abdul Hamid. Nama populernya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Herucokro Senopati Ing Alogo Sayyidin Pranotogomo Amirul Mu’minin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Selarong.

Maka jika Anda pergi ke Magelang dan melihat kamar Diponegoro di eks-Karesidenan Kedu, istilah sekarang di Bakorwil, ada 3 peningalan Diponegoro: al-Quran, tasbeh dan Taqrib (kitab Fath al-Qarib).

Kenapa al-Quran? Diponegoro adalah seorang Muslim. Kenapa tasbih? Diponegoro seorang ahli dzikir, dan bahkan penganut thariqah. Habib Luthfi bin Ali bin Yahya Pekalongan mengatakan bahwa Diponegoro seorang mursyid Thariqah Qadiriyyah.

Selanjutnya yang ketiga, Taqrib matan Abu Syuja’, yaitu kitab kuning yang dipakai di pesantren bermadzhab Syafi'i. Jadi Pangeran Diponegoro bermadzhab Syafi’i.

Maka, karena bermadhab Syafi’i, Diponegoro shalat Tarawih 20 rakaat, shalat Shubuh memakai doa Qunut, Jum’atan adzan dua kali, termasuk shalat Ied-nya di Masjid, bukan di Tegalan (lapangan).

Saya sangat menghormati dan menghargai orang yang berbeda madzhab dan pendapat. Akan tetapi, tolong, sejarah sampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi bahwa Pangeran Diponegoro bermadzhab Syafi’i. Maka 3 tinggalan Pangeran Diponegoro ini tercermin dalam pondok-pondok pesantren.

Dulu ada tokoh pendidikan nasional bernama Douwes Dekker. Siapa itu Douwes Dekker? Danudirja Setiabudi. Mereka yang belajar sejarah, semuanya kenal. (Leluhur) Douwes Dekker itu seorang Belanda yang dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa kita.

Namun ketika Douwes Dekker berhubungan dengan para kiai dan santri, mindset-nya berubah, yang semula ingin merusak kita justeru bergabung dengan pergerakan bangsa kita. Bahkan kadang-kadang Douwes Dekker, semangat kebangsaannya melebihi bangsa kita sendiri.

Douwes Dekker pernah berkata dalam bukunya: “Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan.”

Siapa yang berbicara? Douwes Dekker, orang yang belum pernah nyantri di pondok pesantren. Seumpanya yang berbicara saya, pasti ada yang berkomentar: "Hanya biar pondok pesantren laku." Tapi kalau yang berbicara orang “luar”, ini temuan apa adanya, tidak dibuat-buat. Maka, kembalilah ke pesantren.

Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat) itu adalah santri. Tidak hanya Diponegoro anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa.

Di antaranya, di Jogjakarta ada seorang kiai bernama Romo Kiai Sulaiman Zainudin di Kalasan Prambanan. Punya santri banyak, salah satunya bernama Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat ini kemudian oleh pemerintah diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara.


Jadi, Ki Hajar Dewantara itu santri, ngaji, murid seorang kiai. Sayangnya, sejarah Ki Hajar mengaji al-Quran tidak pernah diterangkan di sekolah-sekolah, yang diterangkan hanya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Itu sudah baik, namun belum komplit. Belum utuh.

Maka nantinya, untuk rekan-rekan guru, mohon diterangkan bahwa Ki Hajar Dewantara selain punya ajaran Tut Wuri Handayani, juga punya ajaran al-Quran al-Karim.

Sayyid Husein al-Mutahhar adalah cucu nabi yang patriotis. Malah-malah, ketika Indonesia merdeka, ada sayyid warga Kauman Semarang yang mengajak bangsa kita untuk bersyukur. Sang Sayyid tersebut menyusun lagu Syukur.

Dalam pelajaran Sekolah Dasar disebutkan Habib Husein al-Mutahar yang menciptakan lagu Syukur. Beliau adalah Pakdenya Habib Umar Muthahar SH Semarang. Jadi, yang menciptakan lagu Syukur yang kita semua hafal adalah seorang sayyid, cucu Baginda Nabi Saw.

Mari kita nyanyikan bersama-sama:
Dari yakinku teguh
Hati ikhlasku penuh
Akan karuniaMu
Tanah air pusaka
Indonesia merdeka
Syukur aku sembahkan
Ke hadiratMu Tuhan.

Itu yang menyusun cucu Nabi, Sayyid Husein Muthahar, warga Kauman Semarang. Akhirnya oleh pemerintah waktu itu diangkat menjadi Dirjen Pemuda dan Olahraga. Terakhir oleh pemerintah dipercaya menjadi Duta Besar di Vatikan, negara yang berpenduduk Katholik.

Di Vatikan, Habib Husein tidak larut dengan kondisi, malah justeru membangun masjid. Hebat. Malah-malah, Habib Husein Muthahar menyusun lagu yang hampir se-Indonesia hafal semua.

Suatu ketika Habib Husein Muthahar sedang duduk, lalu mendengar adzan shalat Dzuhur. Sampai pada kalimat hayya 'alasshalâh, terngiang suara adzan. Sampai sehabis shalat berjamaah, masih juga terngiang. Akhirnya hatinya terdorong untuk membuat lagu yang cengkoknya mirip adzan, ada “S”nya, “A”nya, “H”nya.

Kemudian pena berjalan, tertulislah:
17 Agustus tahun 45
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka
Nusa dan Bangsa Hari lahirnya Bangsa Indonesia
Merdeka
Sekali merdeka tertap merdeka
Selama hayat masih dikandung badan
Kita tetap setia, tetap setia
Mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia, tetap setia
Membela Negara kita.

Maka peran para kiai dan para sayyid tidak sedikit dalam pembinaan patriotisme bangsa. Jadi, Anda jangan ragu jika hendak mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren.

Malahan, Bung Karno, ketika mau membaca teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, minta didampingi putra kiai. Tampillah putra seorang kiai, dari kampung Batuampar, Mayakumbung, Sumatera Barat. Siapa beliau?

H. Mohammad Hatta putra seorang kiai. Bung Hatta adalah putra Ustadz Kiai Haji Jamil, Guru Thariqah Naqsyabandiyyah Kholidiyyah. Sayang, sejarah Bung Hatta adalah putra kiai dan putra penganut thariqah tidak pernah dijelaskan di sekolah, yang diterangkan hanya Bapak Koperasi.

Mulai sekarang, mari kita terangkan sejarah dengan utuh. Jangan sekali-kali memotong sejarah. Jika Anda memotong sejarah, suatu saat, sejarah Anda akan dipotong oleh Allah Swt. Akhirnya, Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama.

Pesan Penting Bagi Santri, Belajar dari Mbah Mahrus Aly. Maka, jangan berkecil hati mengirim putra-putri Anda di pondok-pesantren.

Santri-santri An-Nawawi di tempat saya, saya nasehati begini: “Kamu mondok di sini nggak usah berpikir macam-macam, yang penting ngaji dan sekolah. Tak usah berpikir besok jadi apa, yang akan menjadikan Gusti Allah."

Ketika saya dulu nyantri di Lirboyo, tak berpikir mau jadi apa, yang penting ngaji, nderes (baca al-Quran), menghafalkan nadzaman kitab dan shalat jamaah.

Ternyata saya juga jadi manusia, malahan bisa melenggang ke gedung MPR di Senayan. Tidak usah dipikir, yang menjadikan Gusti Allah. Tugas kita ialah melaksanakan kewajiban dari Allah Swt. Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Jika kewajiban dari Allah sudah dilaksanakan, maka Allah yang akan menata.

Jika Allah yang menata sudah pasti sip, begitu saja. Jika yang menata kita, belum tentu sip. Perlu putra-putri Anda dalam menuntut ilmu, berpisah dengan orangtua. KH. Mahrus Aly Lirboyo pernah dawuh: “Nek ngaji kok nempel wongtuo, ora temu-temuo.” (Jika mengaji masih bersama dengan orangtua, tidak akan cepat dewasa).

Maka masukkanlah ke pesantren, biar cepat dewasa pikirannya. Itu yang ngendiko (berkata) Kiai Mahrus Ali. [dutaislam.com/gg]

Sumber : dutaislam.com

Link Download :

Soal UTS SMA/MA Kelas 10 Semester 1

Soal UTS SMA/MA Kelas 10 Semester 2

Soal UTS SMA/MA Kelas 11 Semester 1 & 2

Soal UTS SMA/MA Kelas 12 Semester 1

Soal UTS SMA/MA Kelas 12 Semester2

Selamat datang di gurungajardownload.blogspot.com

Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang struktur organisasi desa pada sebuah sistem pemerintahan desa masa kini.

A. Struktur Organisasi Desa
Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut.



1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi,korupsi dan nepotisme;
Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
Mengelola keuangan dan aset desa;
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa).

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa;
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
3. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.
4. Pelaksana Teknis Desa:

A. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah:

Melaksanakan administrasi kependudukan.
Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.
B. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
Mengelola tugas pembantuan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
C. Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) Tugas Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.
D. kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

Mengelola administrasi keuangan desa.
Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.
E. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
Mengelola administrasi perangkat desa.
Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
5. Pelaksanaan Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
B. Administrasi Desa

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006:

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:

Buku Data Peraturan Desa.
Buku Data Keputusan Desa.
Buku Data Inventaris Desa.
Buku Data Aparat Pemerintah Desa.
Buku Data Tanah milik Desa/Tanah Kas Desa.
Buku Tanah di Desa.
Buku Agenda.
Buku Ekspedisi.
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:

Buku Data Induk Penduduk Desa.
Buku Data Mutasi Penduduk Desa.
Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan.
Buku Data Penduduk Sementara.
3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:

Buku Anggaran.
Buku Kas Umum.
Buku Kas Harian Pembantu.
Buku Kas Pembantu Pajak.
Buku Kas Pembantu Bank.
4. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

Buku Rencana Pembangunan.
Buku Kegiatan Pembangunan.
Buku Inventaris Proyek.
Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan masyarakat.
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:

Buku Data Anggota BPD.
Buku Data Keputusan BPD.
Buku Data Kegiatan BPD.
Buku Data Agenda BPD.
Buku Ekspedisi BPD.

Disarikan dari buku: Akuntansi Desa, Penulis: V. Wiratna Sujarweni, Halaman: 7-15.

KISI-KISI Soal UKM PPG Beserta Kunci Jawaban Tahun 2017 Sumber (PPG.RISTEDIKTI)

Download Juga: Doa Upacara Hari Guru dan HUT PGRI Ke-72 Tahun 2017